Salah
satu visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertuang
dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas) ketiga: “Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan” merupakan komitmen yang mencerminkan perhatian pemerintahan saat ini
yang memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
(3T). Bukan persoalan yang mudah untuk membangun paradigma baru dalam
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar karena
begitu banyak yang harus di tata dan dipersiapkan. Namun keadilan sosial harus
bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terlebih lagi daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang merupakan
bagian dari kedaulatan negara oleh karena itu negara harus hadir dan melindungi
segenap warga negara.
Tentu saja upaya tersebut di atas tidak bisa
begitu saja dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Sinergisitas antar
pemerintah, warga, dan stackholder
yang terkait merupakan landasan komitmen yang kuat dalam upaya pembangunan.
Tanpa komitmen yang kuat sinergisitas pembangunan di daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar menjadi mustahil untuk dilaksanakan.
KORINDO Grup, perusahaan yang didirikan pada
tahun 1969, terdiri lebih dari 30 perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang
sumber daya alam, pembuatan kertas, industri berat (manufaktur padat modal),
keuangan, properti, bahan kimia, dan logistik yang merupakan 100% perusahaan
Indonesia memilik komitmen yang tinggi terhadap pemerintah Indonesia dalam
membangun daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Bangun perbatasan menjadi
terasnya Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi KORINDO: membangun hubungan yang
harmonis antara kegiatan bisnis perusahaan dengan publik dan para pemangku
kepentingan yang terkait guna menuju kesejahteraan dan kepercayaan diri.
Gencarnya penetrasi pembangunan untuk
daerah-daerah 3T di Indonesia merupakan wujud komitmen yang serius pemerintah
dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada begitu
banyak aspek yang menjadi perhatian pemerintah untuk daerah-daerah 3T oleh
sebab itu pembangunan bukan semata-mata dilihat dalam perspektif fisik seperti
jalan, tol, pelabuhan, bandara dan sebagianya namun yang tidak bisa diabaikan
begitu saja adalah pembangunan manusianya seperti pendidikan, kesehatan,
pangan, dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah apresiasi
masyarakat dalam kelayakan hidup. Selain itu masyarakat juga harus dibekali
pengetahuan dan wawasan yang kuat sebagai modal kesadaran ketahanan (resilience). Sebab, bukan tanpa alasan
pembekalan ini cukup serius diperhatikan karena pada umumnya setelah semua
proyek infrastruktur selesai akan terjadi kesenjangan terhadap pola hidup baru
bermasyarkat. Untuk itu kiranya perlu edukasi terhadap perubahan pola dan
perilaku bermasyarakat namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai otoritatif
kebudayaan setempat.
Di sisi lain, hadirnya negara bagi daerah-daerah
3T menjadi begitu penting dalam rangka mempertegas kedaulatan negara di daerah
perbatasan. Negara harus mampu untuk mengintegrasikan dan menghidupkan
nilai-nilai kemanusian yang berada di wilayah demakarsi dan masyarakat di
daerah tersebut tidak akan lagi hidup dengan opini sebagai “anak tiri” atau
termarjinalkan dari negara. Untuk itu penting kiranya semua pihak harus dalam
satu intonasi dan berdiri di atas kaki komitmen yang kuat, bekerja sama
membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial untuk Indonesia
yang lebih maju.
Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan
mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia
15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di
bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia
produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang
diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat
maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif
yang melimpah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan
dan keterampilan termasuk kaitannya dalam menghadapi isu pasar bebas dan
globalisasi. Tentu menjadi tugas yang tidak bisa dikatakan ringan bagi
Indonesia.
Proyeksi
dan prediksi di atas juga menjadi perhatian khusus KORINDO yang tercermin dalam
misinya: membangun kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas, dan juga partisipasi
aktif masyarakat lokal dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
Selama 48 tahun beroperasi di Indonesia, KORINDO Grup telah melakukan
upaya-upaya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dalam berbagai bidang
melalui kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR). Pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan
infrastruktur selain terintegrasi juga harus mampu berkelanjutan, tidak sebatas
perpektif sudah tersedia tapi tata kelola keberlangsungan jangka panjang tidak
ada. Untuk itu pembangunan harus berfokus pada program strategis, sistematis,
dan berkelanjutan. CSR KORINDO menerapkannya dalam 5 pilar program utama: pendidikan,
kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur.
Dokumentasi Pribadi
Perubahan
untuk Indonesia yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur dan sumber
daya manusia secara sutainabilty harus
merata terutama untuk daerah 3T yang selama bertahun-tahun mengalami kendala
akses. KORINDO Grup turut berperan serta dalam menyukseskan salah satu program
Nawa Cita pemerintah Indonesia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam
CSR Annual Report 2017, KORINDO Grup telah berkontribusi dalam membangun gedung
sekolah dan juga menyediakan 25 bus sekolah bagi siswa-siswa di daerah Asiki,
Papua yang bertujuan membantu transportasi ke sekolah. Selain itu ada juga
program beasiswa bagi pelajar SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi negeri. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga
sudah tersedia Balai Latihan Kerja (BLK) seperti pelatihan Las, Otomotif,
Agrobisnis, dan Budidaya Ternak. Sinergisitas kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan
Merauke dalam program BLK.
Dokumentasi Pribadi
Bidang kesehatan juga menjadi perhatian serius
untuk daerah 3T. Sejak 1983, KORINDO Grup menjalankan operasional perusahaan di
7 daerah berbeda yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke. Dari 7
lokasi tersebut sudah didirikan klinik untuk mendukung adanya pelayanan
kesehatan di daerah pedalaman. Pelayanan kesehatan tidak hanya diperuntukan
kayarawan saja namun layanan juga diberikan kepada masyarakat sekitar. Dedikasi
KORINDO dalam pelayanan kesehatan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah
Indonesia. Klinik KORINDO yang berada di Kampung Asiki, Boven Digoel
mendapatkan penghargaan The Best
Performance dari BPJS Kesehatan untuk kategori Klinik Pratama di Kedeputian
Wilayah Papua dan Papua Barat.
Gambar: Klinik Asiki
Program pengembangan masyarakat berbasis
kewirausahan dalam bidang perekonomian di daerah 3T memberikan dampak pada
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari program budi daya
ternak ayam, pelatihan cetak bata merah, program pengembangan pertanian padi
sawah dan sebagianya. Namun rangkaian pengembangan program kewirausahan
tersebut harus mempunya wadah penyaluran hasilnya. Hal ini seperti yang dilakukan
oleh KORINDO, membangun Pasar Prabu yang berlokasi di Kampung Asiki, Distrik
Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Dengan demikian masyarakat tidak
mangalami kesulitan bagaiamana hasil produksi dapat bernilai ekonomis.
Merambah pada bidang lingkungan. Lingkungan
memainkan peranan penting dalam keseimbangan hidup habitat yang ada di hutan
dan masayarakat setempat. Peranan lingkungan yang sehat dan bersih sangat
berkontribusi dalam rantai hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Untuk itu
pembangunan yang masif di daerah 3T harus juga memperhatikan keberlangsungan
rantai kehidupan lingkungan. Termasuk menjaga kebersihan sanitasi air dari
limbah.
Kemudain infrastruktur yang menjadi salah satu
cara memajukan pembangunan dan menggerakan roda perekonomian masyarakat
setempat. KORINDO Grup menjadi pihak pertama yang berkontribusi dalam
pembangunan jalan Trans Papua, yaitu wilayah yang ditetapkan pemerntah sebagai
pusat pembangunan Papua. Namun, pembangunan infrastruktur jaringan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) dan internet untuk daerah 3T masih menjadi
pekerjaan rumah kita bersama untuk itu, sekali lagi, sinergisitas pembangunan
daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi tanggung jawab kita bersama.
Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
Komentar
Posting Komentar